Tentang Kami

Kami bekerja secara professional

Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi merupakan penyelenggara Pemilihan Umum untuk wilayah Kota Tebing Tinggi. KPU Kota Tebing Tinggi beralamat di Jl. Rumah Sakit Umum 
No. 5-8 Tebing Tinggi. KPU Kota Tebing Tinggi memiliki misi untuk membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam 
menyelenggarakan Pemilihan Umum. Demi meningkatkan kegiatan demokrasi yang baik, kami melakukan pengelolaan data pemilu yang akuntabel dan sesuai dengan data yang diperoleh dari 
masyarakat. Dengan demikian maka hasil yang didapatkan bisa menjadi bukti suara rakyat terhadap pemilihan kepala pemerintah di Indonesia.
		      	
Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan 
Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum. 
KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut : 
		      	
1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum.
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum.
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang
    selanjutnya disebut TPS.
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
6. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum.
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf :

1. Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, 
selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.