Jangan Ada Nepotisme Dalam Pembentukan Badan Adhoc

Aceh, kpu.go.id – Hari kedua Bimbingan Teknis (Bimtek) terpadu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) Tahun 2018 yang berlangsung di Hotel Hermes, Selasa (31/10).

Evi Novita Ginting Manik anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang turut hadir dalam mengisi kegiatan ini memaparkan kebijakan KPU dalam pembentukan badan adhoc.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum(PKPU) saat ini sedang kita revisi untuk memayungi beberapa daerah yang rekrutment Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) masih melalui usulan dari Kepala Desa dan Kelurahan, agar tidak menjadi temuan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) maka PKPU harus memayungi keduanya.

PPK dan PPS ini menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten/Kota, jangan menjadi objektif dalam merekrut PPK dan PPS hanya karena masih saudara, kekerabatan, dan satu organisasi.

"Kita berharap mereka yang kita pilih ini bukan karena masih saudara, kekerabatan, dan satu organisasi tetapi cerdas dan mentalnya juga harus terjaga, integritas bagaimana dia menghadapi tekanan”. Ujar Evi

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam merekrut PPK dan PPS, yaitu usia 17 tahun KPU menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK, PPS, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, misalnya tugas wewenang dan kewajiban PPK terhadap pemutakhiran daftar pemilih, penyelenggaraan seluruh tahapan, penyampaian daftar pemilih yang harus kita layani kepada semua lapisan masyarakat, menyerahkan daftar nama petugas pemutakhiran data pemilih, dan sebagainya.

"Menjadi lembaga pemilihan, maka kita adalah milik semua lapisan masyarakat yang harus kita layani”. Pangkasnya.