SIPOL Wujudkan Kesamaan Data di KPU, Bawaslu, dan Parpol

Jakarta, kpu.go.id – Pada pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memanfaatkan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dengan tujuan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan parpol akan mempunyai kesamaan data di tengah keterbatasan waktu untuk seluruh tahapan.

KPU juga memberi akses kepada Bawaslu terkait data-data yang diberikan parpol dalam SIPOL, sehingga tidak ada lagi perbedaan data di semua pihak, karena data hanya ada satu du SIPOL tersebut. Bahkan data-data tersebut sekarang bisa diakses publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik saat diskusi pers terkait mekanisme SIPOL dan pendaftaran parpol, Selasa (24/10) di Media Centre KPU RI.

"Bila kita tidak memanfaatkan SIPOL, sulit untuk mengejar waktu dengan dokumen manual. KPU juga perlakukan sama bagi seluruh parpol, bahkan setelah pendaftaran ditutup, KPU menambah 1x24 jam untuk pemeriksaan dokumen pendaftaran dengan maksud untuk perlakuan yang sama bagi parpol yang mendaftar di menit-menit terakhir,” tutur Evi.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo berpendapat bahwa SIPOL untuk menunjang kerja KPU adalah pilihan yang dilakukan KPU, permasalahannya apakah pengaturan SIPOL ini ada dalam Undang-Undang (UU), seperti halnya sistem informasi data pemilih yang ditegaskan dalam UU.

"Jadi SIPOL ini prosedur ketatanegaraan atau supporting procedure. Kalau itu prosedur, ini belum masuk verifikasi faktual, belum ada penentuan memenuhi syarat atau tidak. Bawaslu melihat ada dua aspek utama, yaitu bertumpu pada hukum atau legalitas, atau bertumpu pada asas perlindungan hak. Sepanjang kedua asas ini sudah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diperdebatkan SIPOL,” ujar Dewi.

Terkait gugatan, tambah Dewi, Bawaslu menunggu laporan dari parpol. Bawaslu belum mengetahui apa saja yang akan dilaporkan, apakah sebatas pelaporan atau permohonan sengketa. Bawaslu tetap ingin tahapan bisa berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan KPU, dan semua bisa bertugas di koridor masing-masing.

Sementara itu, pegiat pemilu dari Kemitraan Wahidah Suaib Wittoeng menyoroti kenapa SIPOL ini mencuat dipertengahan, padahal antara KPU dan parpol sebelumnya sudah mempunyai pemahaman yang sama terkait SIPOL. KPU juga sudah melakukan uji publik yang dihadiri Bawaslu juga.

"Saya melihat SIPOL ini upaya inovasi KPU dengan melihat aspek manfaat. Kita bisa memantau dari SIPOL, tidak perlu lagi dari pemeriksaan manual. Selain itu, SIPOL ini juga berpotensi mengurangi pendaftaran, bagi parpol yang tidak percaya diri untuk mendaftar, sehingga ini juga mendorong penyederhanaan parpol,” papar Wahidah.

Wahidah juga melihat SIPOL harus ada kesamaan standar data yang disampaikan parpol. Ada parpol yang menyampaikan kepengurusan sampai 65 orang, bahkan ada yang hanya 3 orang yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Terkait penambahan waktu 1x24 jam, Wahidah menilai ini belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, budaya last minute yang belum bisa sembuh dari parpol. (Arf/red. FOTO Dosen/Humas KPU)